Rumuskan Solusi Problematika Hukum, PTA Sulawesi Barat Gelar Sidang Pleno Hasil Rakor 2026
MAMUJU – Usai menerima serangkaian materi teknis dari para narasumber, agenda Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) PTA Sulawesi Barat tahun 2026 berlanjut ke tahap krusial, yakni Rapat Komisi dan Sidang Pleno. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Hotel Aflah, Mamuju, pada Rabu (01/04/2026).
Pemetaan Masalah melalui Rapat Komisi
Rapat kerja ini dibagi ke dalam tiga komisi utama, yaitu Komisi A, B, dan C. Setiap komisi diisi oleh anggota yang bertugas menyisir, merekap, dan merumuskan berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan di seluruh wilayah hukum PTA Sulawesi Barat., baik pada tingkat pertama (Pengadilan Agama) maupun tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama).
Fokus utama dalam rapat komisi ini meliputi: Identifikasi kendala teknis yustisial, Problematika administrasi kepaniteraan & kesekretariatan, dan Perumusan solusi atas kendala yang menghambat percepatan penyelesaian perkara.
Sidang Pleno: Paparan Hasil dan Komitmen Bersama
Setelah diskusi mendalam di tingkat komisi, agenda dilanjutkan dengan Sidang Pleno yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PTA Sulawesi Barat, YM Dr. Sirajuddin Sailellah, S.H., M.H.I. dan Didampingi anggota Perwakilan Komisi.
Dalam sidang ini, perwakilan dari masing-masing komisi memaparkan hasil rumusan dan rekomendasi mereka di hadapan seluruh peserta. Suasana sidang berlangsung dinamis namun konstruktif, yang diakhiri dengan penetapan komitmen bersama oleh seluruh anggota komisi untuk mengimplementasikan hasil rumusan tersebut di satuan kerja masing-masing.
Penyerahan Hasil Rumusan kepada Pimpinan
Sebagai puncak dari rangkaian sidang, YM Dr. Sirajuddin Sailellah, S.H., M.H.I. secara resmi menyerahkan dokumen hasil rapat pleno kepada Ketua PTA Sulawesi Barat, YM Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.
Penyerahan hasil ini menandai bahwa Rakor dan Bimtek tahun 2026 telah menghasilkan output konkret berupa panduan kebijakan dan solusi atas berbagai tantangan hukum di wilayah Sulawesi Barat. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi acuan strategis bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan di masa mendatang.
